Pengalaman Softskill Bahasa Inggris Semester 2

My experience during the learning softskill English in the 2nd half of this I get a lot of extra material that I have not be able to in the previous semester that is given by the lecturer through the task. Softskill in this semester is different from the previous semester in which the task that is given by the lecturers in the semester 2lebih varied and given limits in the work, so that students are taught the discipline of time in doing the task. Softskill task that is given by lecturers to students is not too hard so that students can do the job well and lecturer giving a period of time to students in their job. Lecturers give tasks varied individual and group assignments.

News Report

1.Daryanto
2. Try Januar Wiratama

video berita

Definisi Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif

Definisi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Ekonomi akan didukung oleh jalannya industri kreatif. Apa itu definisi Industri Kreatif?

Definisi Industri Kreatif

Industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait penciptaan atau pembuatan satu benda atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Di Eropa industri kreatif lebih dikenal dengan sebutan ‘Industri Budaya’.

Industri Kreatif Menurut Kementrian Predagangan

Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Menurut Howkins

Howkins: Ekonomi Kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan. desain, fashion, film, musik, seni pertunjukkan, penerbitan, Penelitian dan Pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, Televisi dan Radio, dan Permainan Video. Saat ini industri kreatif berjalan semakin luas dan memiliki pilar-pilar kuat di masing-masing bidang karena memang mengusung kreativitas pelaku bisnis tersebut.

http://mahasiswaekonomi.com/belajar-ekonomi/definisi-ekonomi-kreatif-dan-industri-kreatif/

Pengertian Manajemen Keuangan

Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. 

Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan utama Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang dimiliki oleh pemegang saham.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan terdiri dari:

1.    Keputusan Pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan.

2.    Keputusan Investasi, Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau Fixed Assets seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.

3.    Keputusan Pengelolaan Aset, Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama Manajemen Keuangan adalah sebagai berikut:

1.    Planning atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan Arus Kas dan Rugi Laba.

2.    Budgeting atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki.

3.    Controlling atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan.

4.    Auditing atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.

5.    Reporting atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. 

http://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html

Cara Pemerintah Mengatasi-Menanggulangi Inflasi

Ada beberapa metoda atau cara yang diambil pemerintahan untuk mengatasi masalah inflasi yang umumnya dituangkan dalam kebijakan. Pemerintah dapat menanggulangi inflasi dengan mengambil beberapa  kebijakan berikut:

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan pengaturan tingkat suku bunga dan kredit.

Kebijakan moneter biasanya lebih efektif untuk mengatasi masalah inflasi daripada untuk mendorong ekspansi kegiatan ekonomi pada jangka pendek. Hal tersebut disebabkan inflasi dapat diatasi dengan mengendalikan permintaan total masyarakat melalui pengurangan jumlah uang beredar.

Instrumen-Instrumen yang biasa digunakan dalam kebijakan moneter melalui Bank Sentral untuk menanggulangi atau mengatasi masalah inflasi adalah sebagai berikut.

1. Operasi Pasar Terbuka atau Open Market Operation

Operasi pasar terbuka adalah usaha atau tindakan-tindakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik negara. Kegiatan penjualan surat berharga ini akan mengurangi cadangan wajib bank umum. Dengan demikian, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang dan kenaikan harga-harga pun dapat ditekan.

2. Kebijakan Tingkat Suku Bunga Diskonto atau Discount Rate Policy

Kebijakan tingkat suku bunga diskonto adalah tindakan Bank Sentral dengan mengubah tingkat suku bunga diskonto yang harus dibayar oleh bank umum atas dana pinjaman dari Bank Sentral. Kenaikan suku bunga diskonto akan menyebabkan naik suku bunga kredit kepada masyarakat. Sehingga kredit investasi yang diberikan akan turun. Turunnya kredit investasi berakibat pula pada menurunnya pendapatan nasional, dan berpengaruh terhadap turunnya permintaan agregat yang pada akhirnya harga-harga barang pun akan turun.

3. Kebijakan Cadangan Wajib atau Reserve Requirement Policy

Kebijakan cadangan wajib berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun, selanjutnya jumlah uang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit sehingga harga-harga pun berkurang.

4. Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah (masyarakat) dengan memperhatikan unsur character, collateral, capital, capacity, dan condition of economy.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung memengaruhi permintaan total dan memengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan penerimaan pajak, dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unit usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak baru.

2.  Mengurangi pengeluaran pemerintah, dengan jalan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas.

3. Mengadakan pinjaman pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikannya di kemudian hari, misalnya dalam bentuk pensiun.

Pustaka:

1.   Prasetyo, P. E., 2011, “ Fundamental  Makro Ekonomi”, Cetakan Kedua, Beta Offset, Jogyakarta.

2.   Ahman, H., E., Rohmana, Y., 2007,”Ilmu Ekonomi Dalam PIPS”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

3.   Sukirno, S., 2008, “ Makroekonomi, Teori Pengantar”, RajaGrafindo Persada, Edisi Ketiga, Jakarta

http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/cara-pemerintah-menanggulangi-inflasi/

Masalah Ekonomi Makro yang Dihadapi Pemerintah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi makro. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja/Tingkat Employment

Idealnya perekonomian harus dijaga agar jangan timbul pengangguran. Pengangguran merupakan gejala yang tidak diinginkan oleh masyarakat mana pun, tetapi dalam praktiknya tidak dapat kita hilangkan sama sekali. Jika tingkat pengangguran masih di bawah 4%, masih dapat dikatagorikan full emplo ment. Tabel berikut menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia. 

2. Meningkatkan Kapasitas Produksi Nasional

Bagi negara-negara yang masih berkembang, usaha peningkatan kapasitas produksi nasional merupakan keharusan. Hal tersebut diupayakan dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

3. Meningkatkan Pendapatan Negara

Tingkat pendapatan yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa- jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut berjumlah banyak. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan sekaligus dapat dicapai jika permasalahan nomor 1 dan 2 dapat diatasi. 

4. Menstabilkan Situasi Perekonomian

Kestabilan di sini meliputi kestabilan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan tingkat harga, dan kestabilan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jika hal tersebut belum tercapai maka perekonomian Indonesia akan sulit berkembang karena dapat menimbulkan keengganan investor menginvestasikan modalnya di Indonesia. 

5. Menyeimbangkan Neraca Pembayaran Luar Negeri

Dari segi tinjauan ekonomi murni baik neraca pembayaran luar negeri yang defisit maupun yang surplus bertendensi menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan. Akan tetapi, dari segi politik neraca pembayaran yang surplus lebih diinginkan daripada neraca pembayaran yang seimbang. Persoalannya pada saat ini neraca pembayaran luar negeri Indonesia masih defisit, jadi baik secara ekonomi maupun politik hal tersebut tidak menguntungkan. 

6. Pemerataan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional yang lebih merata umumnya dianggap sebagai distribusi pendapatan yang adil. Distribusi pendapatan yang tidak merata mempunyai tendensi menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang akhirnya berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan politik. Perekonomian di Indonesia masih lebih banyak berputar di Indonesia bagian Barat, dan pemerintah sedang berupaya untuk memeratakan pembangunan di daerah Indonesia bagian Timur. Di perkotaan pun dapat kita lihat bahwa tidak sedikit gedung-gedung atau komplek perumahan mewah berdampingan dengan daerah kumuh. Hal tersebut dapat menjadi salah satu ciri kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. 

Jika ditinjau dengan menggunakan pendekatan perhitungan ekonomi Model Kurva Lorentz adalah model yang digunakan secara luas pada pendekatan perhitungan kesenjangan/ketidakmerataan distribusi pendapatan pada suatu daerah/negara tanpa harus mengetahui keadaan ekonomi dari daerah/negara tersebut dan untuk menentukan besarnya kesenjangan distribusi pendapatan tersebut diturunkan secara visual suatu indikator ekonomi yakni angka koefisien Gini yang menunjukkan skala kesenjangan distribusi pendapatan. Lebih jelasnya akan dipelajari di bab berikutnya pada materi pendapatan nasional. 
7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara senantiasa mengharapkan agar perekonomian yang dicapai mengalami peningkatan secara terus-menerus. Peningkatan perekonomian tersebut akan memupuk investasi serta kemampuan teknik produksi agar hasil produksi terus meningkat. Jika hasil produksi meningkat dan pendapatan masyarakat meningkat maka perekonomian mengalami pertumbuhan. 

Ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut Economic Commission for Asia and Far East (ECAFE) adalah sebagai berikut. 

1.     Negara tersebut mengalami peningkatan GNP atau pendapatan per kapita dari tahun ke tahun (Flow Output Approach).

2.     Negara tersebut mengalami peningkatan investasi potensial (Level of Living Approach).

3.     Di negara tersebut ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan lebih baik (Stock of Resources for Productive Asset Approach).

Beberapa hal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah
1. Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. 
2. Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. 
3. Tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. 

http://www.artikelsains.com/2015/01/masalah-ekonomi-makro-yang-dihadapi.html

MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

·        Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran merupakan masalah utama yang harus dihadapi perekonomian indonesia. Ada beberapa penyebab tingginya pengangguran diantaranya seperti tidak seimbangnya jumlah pekerja dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, Selain itu tidak cocoknya tenaga yang tersedia dengan spesifikasi yang dicari penyedia lapangan pekerjaan.  Penyebab yang lain adalah pendidikan yang tidak cukup dengan standart yang dibutuhkan.

·        Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

·        Hubungan Antara Pengangguran dan Inflasi

Berdasarkan  Kurva Phillips, menggambarkan adanya hubungan negatif antara laju inflasi dengan pengangguran: Laju inflasi tinggi, pengangguran rendah. Akan tetapi kebalikannya juga justru dapat terjadi yakni kenaikan harga-harga secara umum, yang dilihat dari laju inflasi akan menurunkan output (produksi nasional) dan dengan sendirinya meningkatkan pengangguran. Hubungan inflasi, output dan pengangguran) sangat ditentukan oleh aggregat penawaran dan permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Apabila aggregat permintaan meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat (dengan sendirinya pengangguran berkurang).    Akan tetapi, sebaliknya kenaikan aggregat permintaan tersebut akan menaikkan harga-harga (meningkatkan laju inflasi). Ini yang dinamakan hubungan negatif inflasi dan pengangguran. Penurunan penawaran dengan sendirinya berakibat pada “seolah” kenaikan dalam permintaan. Akibatnya harga-harga meningkat (inflasi meningkat). Akan tetapi karena penawaran menurun ini berarti permintaan terhadap tenaga kerja juga menurun yang dengan sendirinya menurunkan produksi nasional. Akhirnya yang terjadi adalah inflasi tinggi dan pengangguran tinggi.

https://saripuspitawiryani.wordpress.com/2013/07/09/artikel-masalah-pokok-perekonomian-indonesia/

PEMBANGUNAN & PERTUMBUHAN EKONOMI

PEMBANGUNAN & PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi

 

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasabarang faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.
Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah adalah lebih lambat dari potensinya.
Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia

Secara umum, ada empat masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Keempat masalah tersebut dari tahun ke tahun selalu mendapat perhatian serius. Masalah yang paling serius diperhatikan pemerintah adalah masalah kemiskinan, apalagi menurut data PROPENAS terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22, 5 juta pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta pada pertengahan tahun 1999. Keempat masalah tersebut adalah:

a. Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak masa orde baru melalui berbagai bentuk program seperti INSUS (Intensifikasi Khusus), INMUM (Intensifikasi Umum), BIMAS (Bimbingan Massal), INMAS (Intensifikasi Massal), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), KUK (Kredit Usaha Kecil), Wajib Belajar, INPRES Desa yang dilanjutkan dengan INPRES Desa Tertinggal (IDT).

Selanjutnya, ada tiga program yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, program-program ini langsung ditujukan kepada penduduk miskin, yakni:
1) Menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
2) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
3) Mengembangkan budaya masyarakat miskin.

b. Keterbelakangan

Secara umum, keterbelakangan yang diderita Indonesia meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, pemilikan modal, efisiensi dan efektivitas kerja, tingkat manajemen, dan kurang tersedianya infrastruktur. Semua faktor tersebut memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain yang membentuk lingkaran setan kemiskinan (vicious circle) Adapun keterbelakangan di bidang ekonomi tampak dari rendahnya pendapatan per kapita, tingkat spesialisasi (pembagian kerja), penggunaan uang giral per kapita serta masih sempitnya pasar.

c. Lapangan Kerja

Jumlah pengangguran di Indonesia diupayakan terus berkurang dengan memperluas lapangan kerja. Akan tetapi, krisis ekonomi tahun 1997 semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 37,5 juta jiwa. Ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia; kurang lebih 64% dari angkatan kerja Indonesia memiliki pendidikan SD ke bawah.

Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah melakukan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang meliputi:
1) Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebijakan ekonomi makro.
2) Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
3) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan menetapkan system pengupahan dan penjaminan kesejahteraan.
4) Meningkatkan perlindungan bagi pekerja.
5) Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.

http://alviescoot.blogspot.com/2014/09/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi.html

Perkembangan Ekonomi di Tahun 2015

Perkembangan Ekonomi di Tahun 2015

Awal tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa di tahun 2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bahkan ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbilang pesimis dalam beberapa tahun terakhir? Berikut ini sejumlah data yang dikumpulkan dari data-data Bank Indonesia dan sejumlah kalangan mengenai perkembangan ekonomi di tahun 2015.

Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.

Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia memperkirakan  perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Dari Segi Properti

Dan tidak kalah seksinya jika membahas perkembangan ekonomi dari segi properti, seperti psatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan di JABODETABEK dan beberapa kota besar seperti Bandung dan Surabaya. Berdasarkan riset Boston Consulting Group, Indonesia saat ini memiliki 45 juta orang yang tergolong dalam kelas menengah yang memiliki kebiasaan membelanjakan uangnya di luar kebutuhan utama, hal inilah yang memicu pertumbuhan pusat perbelanjaan tersebut. Namun tidak berhenti di pertumbuhan pusat perbelanjaan saja. Pertumbuhan positif pun diperkirakan akan dialami semua bagian sektor seperti apartemen, perkantoran komersial, hotel, maupun kawasan industri.

Dari Segi Industri Petrokimia

Industri petrokimia di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Konsumsi per kapita saat ini rendah dibandingkan dengan Negara lainnya di ASEAN. Meskipun permintaan yang rendah, namun tingkat pertumbuhan yang terjadi tergolong sehat pada 5 – 8% per tahun yang diperkirakan akan maju.

Dari Segi Gas Alam

Indonesia memproduksi sekitar 3 triliun kubik gas alam setiap tahunnya dan itu mengalami pertumbuhan baik sekitar 2,5 – 3,0% setiap tahunnya. Gas alam menyumbang 25% dari pasokan energy dalam negeri. Indonesia sendiri merupakan salah satu eksportir terbesar gas alam cair di dunia. Permintaan domestik untuk gas alam diperkirakan akan lebih besar dari pasokan domestic di tahun-tahun mendatang karena produsen gas dapat menuntut harga yang lebih tinggi di pasar internasional.

http://www.lamudi.co.id/journal/perkembangan-ekonomi-di-tahun-2015/

PENGERTIAN MANAJEMEN KOPERASI

PENGERTIAN MANAJEMEN KOPERASI

Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan satu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan (Hendrojogi, 1997).

Menurut Suharsono Sagir, sistem manajemen di lembaga koperasi harus mengarah kepada manajemen partisipatif yang di dalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi baik yang turut dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) ataupun yang di luar kepengurusan (angota biasa), memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi (Anoraga dan Widiyanti, 1992).

Manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dan tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya (Hendar dan Kusnadi, 1999). Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dan tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. Dapat dibedakan struktur atau alat perlengkapan onganisasi yang sepintas adalah sama yaitu: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Untuk itu, hendaknya dibedakan antara fungsi organisasi dengan fungsi manajemen. Unsur Pengawas seperti yang terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi, pada hakekatnya adalah merupakan perpanjangan tangan dan anggota, untuk mendampingi Pengurus dalam melakukan fungsi kontrol sehari-hari terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota. Dan sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara (one man one vote) sudah mendarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Terakhir, ditinjau dan sudut pandang gaya manajemen (management style), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (participation management), di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya.

Sitio dan Tamba (2001) menyatakan badan usaha koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu: Rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Telah diuraikan sebelumnya bahwa, watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manalemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (job description) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (decision area) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (shared decision areas).

Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut (Sitio dan Tamba, 2001):

a.Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota. Umumnya, Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun.

b.Pengurus

Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, Pengurus dapat dikatakart sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.

c.Pengawas

Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengurus. Pengawas dipilth dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. OIeh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi Pengawas dan Pengurus adalah sama.

d.Pengelola

Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan Pengelola usaha (managing director) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

            Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen koperasi adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya ( meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya ) dengan menggunnakan bantuan tenaga dan pikiran orang lain dalam koridor organisasi koperasi.

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

            Menurut Undang-Undang no.25 tahun 1992 Pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri atas :

a)    Rapat Anggota

            Rapat anggota secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut :

·      Dalam Rapat Anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta Badan Pengawas.

·      Dalam Rapat Anggota, didengar laporan pengurus serta disahkan laporan pertanggungjawaban.

·      Dalam Rapat Anggota, berbagai usul dan saran serta pendapat dari para anggota dapat dikeluarkan secara adil sesuai haknya, yaitu satu anggota mempunyai satu suara. Jadi forum ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi anggota.

·      Dalam Rapat Anggota, diputuskan rencana-rencana kerja koperasi untuk periode yang akan datang.

·      Dalam Rapat Anggota, semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintkan juga persetujuan dari para anggota.

Rapat Anggota juga terdiri dari :

a.       Rapat anggota biasa.

-          Rapat anggota rencana kerja (RARK)

-          Rapat anggota tahunan (RAT)

b.      Rapat anggota khusus (RK)

c.       Rapat anggota luar biasa (RALB)

b)   Pengurus

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi.pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Mereka bersumpah di depan para anggota untuk setia dan mengabdi demi kepentingan koperasi secara suka rela. Mereka dipercaya menjadi wakil anggota yang bertugas menjalanka, mengelola, dan memimpin jalannya organisasi koperasi. Mereka bekerja sebagai mandataris dari anggota untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah. Sebagai mandataris pengurus pada setiap akhir tahun pembukuan membacakan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota atas tugas-tugas yang diembannya dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang ( Undang-Undang no.25 tahun 1992 Pasal 29,30 dan 31)

c)    Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan bunyi Pasal 38 Undang-Undang no.25 tahun 1992. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tat kehidupan koperasi, termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke RAT. Karena pengawas berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajibanyang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap apalagi oleh pengurus.

http://feessa.blogspot.com/2014/01/contoh-makalah-manajemen-koperasi.html